MENGENAL KONVENSI EROPA DAN PANCASILA TENTANG KEMANUSIAAN DALAM BERHUKUM

Mengenal hak atas bantuan hukum tentang kemanusian pada konvensi eropa mengatur pada Pasal 6 huruf 3 (c) (hak terhadap atas bantuan hukum demi rasa kemanusia dalam menjalankan kepentingan hukum) atas Konvensi Eropa tentang Hak Manusia dimana : “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk membela diri orang atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri atau, jika ia tidak memiliki sarana yang memadai untuk membayar bantuan hukum, untuk diberikan secara gratis ketika kepentingan keadilan membutuhkannya. " perseolan ini menyangkut masalah pidana adalah yang memastikan agar tercapainya pengadilan yang adil oleh pengadilan yang kompeten untuk menentukan pidana. Apabila dinilai pada Pasal tersebut tidak memiliki aplikasi untuk proses pra-sidang, pada kasus yang pernah mereka tangani yaitu:

• Imbriosca adalah seorang warga negara Swiss, ia diputus pada tanggal 24 November 1993, yang dimana dalam putusan tersebut memerintahkan agar hak atas persidangan yang adil tetap memadai" praktis dan efektif ", kemudian Pasal 6 ayat 1 tersebut menisyaratkan bahwa, sebagai suatu peraturan, seharusnya diakses ke seorang pengacara disediakan sejak dimulainya interogasi pertama dari seorang tersangka oleh polisi, kecuali jika itu benar ditunjukkan dalam terang keadaan khusus dari setiap kasus yang ada alasan kuat untuk membatasi hak. Bahkan di mana alasan yang meyakinkan mungkin sangat membenarkan penolakan akses ke pengacara, pembatasan seperti itu apa pun itu pembenaran tidak boleh terlalu mengurangi hak-hak mereka sebagai terdakwa berdasarkan atas Pasal 6 tersebut. Atas hak-hak pertahanan pada prinsipnya akan dipulihkan tanpa prasangka saat memberatkan pernyataan yang dibuat selama interogasi polisi tanpa diakses ke pengacara.
• Salduz adalah seorang warga negara Turki , Salduz adalah seorang  dalam Keputusan pada tanggal 27 November 2008, ia dituntut dengan, dan kemudian dihukum karena, partisipasi dalam yang tidak sah demonstrasi mendukung PKK (Partai Pekerja Kurdistan, illegal organisasi), pemohon, dengan tidak adanya pengacara, membuat pernyataan sementara ditahanan polisi mengakui kesalahannya. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 3 (c) (hak atas bantuan hukum) diambil bersamaan dengan Pasal 6 ayat 1 (kepada sebelah kanan ke pengadilan yang adil) dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun begitu pemohon telah dapat mengajukan dakwaan di persidangannya, pada faktanya bahwa dia tidak bisa dibantu oleh seorang pengacara saat dalam tahanan polisi, karena telah dipengaruhi pembelaannya hak, terutama karena ia masih di bawah umur.
• Seorang terdakwa asal Rusia Pishchalnikov ia ditangkap atas dugaan perampokan yang diperparah, ia diinterogasi, kemudian ia ditangkap pada hari berikutnya tanpa didampingi adanya pengacara, meskipun dia telah dengan jelas menunjukkan penasihat hukum yang dia ingin wakili. Selama interogasi ini dia mengaku telah mengambil bagian dalam kegiatan penjahat kelompok yang termasuk antara lain pembunuhan dan penculikan, kejahatan yang dia lakukan kemudian dihukum. Pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 3 (c) bersamaan dengan Pasal 6 ayat 1 Konvensi. Ditemukan bahwa kurangnya bantuan hukum bagi terdakwa pada tahap awal pemeriksaan dipolisi terdakwa telah dipengaruhi pembelaannya secara permanen atas haknya, sehingga pada persidangan ia tidak dapat keadilan pada persidangan yang adill.
• Pada tanggal 26 Juli 2011, seorang bernama Huseyn DKK adalah warga negara Azerbaija, pada kasusnya menyangkut keluhan para aktivis oposisi tentang ketidakadilan proses pidana diajukan terhadap mereka karena diduga menghasut demonstran untuk kekerasan. Adapun bantuan hukum tersebut pada penangkapan mereka, Pengadilan mencatat bahwa tiga mereka diinterogasi tanpa pengacara, dan tanpa secara tegas melepaskan mereka hak atas bantuan hukum. Pembatasan seperti itu jelas telah melanggar hak pertahanan mereka tahap awal dari persidangan, yang melanggar Pasal 6 ayat 1 diambil bersama Pasal 6 ayat 3 (c) Konvensi.
• Pada tanggal 20 Oktober 2015 Dvorski seorang warga kroasia terhadap Kasusnya menyangkut penolakan oleh polisi untuk mengizinkan pengacara yang disewa oleh pemohon orang tua untuk mewakilinya saat dia diinterogasi di kantor polisi karena dicurigai beberapa pembunuhan, perampokan bersenjata dan pembakaran. Pemohon mengaku melakukan pelanggaran setelah menandatangani surat kuasa yang memberi kuasa kepada pengacara lain untuk mewakilinya. Setelah dari persidangan, pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 6 ayat 1 dan 3 dari Konvensi. Ditemukan khususnya bahwa polisi belum memberi tahu pemohon ketersediaan pengacara yang disewa oleh keluarganya atau kehadiran pengacara di polisi stasiun tersebut. Selama ia di interogasi, terdakwa telah mengakui pelanggaran yang dilakukannya atas yang didakwa, dan pengakuannya telah diterima sebagai bukti di persidangannya. Pengadilan mengamati hal tersebut, sehingga pengadilan nasional belum menangani masalah itu dengan benar, dan dalam khususnya tersebut telah gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan pengadilan yang adil.

Bahwa menilai dari hukum-hukum atau sumber-sumber, asas pada hukum bangsa-bangsa eropa terhadap Konvensi Pasal 6 tersebut, Pengadilan-pengadilan pada persidangan selalu ngupas proses hukum mereka dari awal, karena mereka sangatlah ingin menerapkan rasa kemanusian atas hidup berbangsa dan bernegera dalam menjalankan kepentingan hukum, dengan tujuan agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum sebagai manusia. Nilai-nilai hukum sudah terkandung dalam Pancasila yaitu Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menjalankan kepentingan hukum. Pancasila dalam sila Kemanusian yang adil dan beradab, jika dinilai Konvensi tersebut tak lepas dari penjabaran atau uraian-uraian yang terkandung pada pancasila.